JEJAKKALTEG.COM, Sampit – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim), Sanggul Lumban Gaol menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada sudah menjadi harga mati.
“Yaitu, memang sudah didengung-dengungkan bahwa ASN itu harus netral begitu, akan tetapi ASN juga mempunyai hak pilihnya,” kata Sanggul, Selasa (1/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa ASN tetap mempunyai hak pilih, jangan menyalah artikan karena ASN harus netral dan dianggap tidak mempunyai hak pilih. Namun, netralitas tetap harus dijaga.
“Jadi, tidak dilarang kalau ASN mendorong kampanye, dia datang disitu melihat visi misi Paslon itukan sudah biasa. Karena ASN juga mau tau, jadi tidak masalah,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, ASN wajib menjaga integritas dan profesionalismenya, dengan menjunjung tinggi netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan
“Yang dilarang itu, ASN yang terlibat secara fisik, karena itu sudah cenderung mengarah ke seseorang atau Paslon yang terlibat,” terangnya.
Selain itu, dalam ketentuan Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 tahun 2021 disebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.
“Ketika nantinya Bawaslu menyatakan bahwa ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau tidak netral. Selanjutnya, pihak kita yang akan melakukan sidang etik dan memberikan sanksi terhadap ASN yang bersangkutan,” jelasnya.
Peran serta ASN sangat diperlukan agar proses pesta demokrasi lima tahunan ini dapat terlaksana sesuai asas, prinsip dan tujuan diselenggarakannya pemilu dan pemilihan.(JK)
