JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto mengungkapkan adanya usulan penambahan anggaran sebesar Rp 3,3 miliar dalam rapat kerja dengan 13 mitra kerja.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung selama tiga hari di Gedung DPRD dan difokuskan pada prioritas kebutuhan beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait pelayanan dasar.
“Kami menyadari kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam keadaan baik. Meskipun demikian, kami menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang mendukung pelayanan publik,” kata Dadang dalam rapat kompilasi pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, pada Senin (21/10/2024).
Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat termasuk usulan tambahan anggaran dari RSUD dr. Murjani Sampit, yang memerlukan Rp 1,5 miliar untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan.
“Keterlambatan insentif sering menjadi isu publik, sehingga penting untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu,” ujarnya.
Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 170 juta. Ia menjelaskan bahwa dana operasional BPBD saat ini hanya tersisa Rp 40 juta, sementara potensi bencana seperti banjir diprediksi cukup tinggi dalam dua bulan ke depan. Penambahan anggaran ini dianggap krusial untuk memobilisasi personel dan penanganan bencana secara optimal.
Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) juga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 160 juta. Dadang menekankan bahwa dinas ini tidak hanya menangani kebakaran tetapi juga terlibat dalam berbagai tugas darurat, seperti menyelamatkan mobil terperosok dan membantu warga dalam situasi darurat lainnya.
“Dukungan anggaran ini sangat penting mengingat dana operasional mereka sudah habis,” ucapnya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk mendukung kegiatan administratif terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, termasuk jemput bola perekaman KTP dan pengambilan blangko di Jakarta.
Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga meminta dana tambahan untuk mendukung operasional gedung baru yang akan diresmikan setelah Pilkada 2024. Mereka memerlukan anggaran untuk sarana pendukung seperti listrik dan gorden agar operasional gedung dapat berjalan lancar setelah peresmian.
Lebih lanjut, Dadang menekankan bahwa usulan anggaran ini diharapkan dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah.
“Total kebutuhan sebesar Rp 3,3 miliar ini sangat penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan mendukung program prioritas pemerintah daerah,” tutupnya.(JK)
