JEJAKKALTENG.COM, Kuala Pembuang – Semrawutnya sistem pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), tidak jarang menimbulkan masalah hukum bagi jajaran pemerintahan desa (pemdes).
Wakil Ketua II DPRD Seruyan, Muhammad Aswin, menilai, hal itu terjadi lantaran masih banyak jajaran pemdes yang masih kurang mengerti dan paham terkait seperti apa mekanisme pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa sampai terbentur dengan aturan hukum yang berlaku.
“Hal itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan bimtek (bimbingan teknis), terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan di pemerintahan desam,” ungkap Aswin, Kamis (16/5/2024).
Ia menyebutkan, bimbingan teknis terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, agar segala pertanggungjawaban dan pelaporan pemerintah desa itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
“Ini yang kita harapkan dengan adanya bimtek tersebut, perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan tidak melenceng dari aturan perundang-undangan,” pungkasnya.(JK)
