JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menekankan pemerintah daerah harus menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Kita ketahui, memang masalah konflik ini sering terjadi akibat plasma yang tidak kunjung terealisasi oleh pihak perusahaan ataupun penggunaan kawasan dan lain sebagainya,” kata Rimbun, Kamis (5/9/2024).
Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan ini harus menjadi dasar untuk mencari titik terang dalam penyelesaian masalah. Namun, pada kenyataannya memang masih cukup banyak perusahaan yang hingga saat ini belum menunaikan kewajibannya untuk masyarakat sekitar.
“Padahal kewajiban itu merupakan perjanjian kerja sebelum hak guna usaha wilayah perusahaan itu dikeluarkan. Namun, kenyataannya saat ini sudah bertahun-tahun beroperasi bahkan ada yang puluhan tahun, tetapi tidak merealisasikan plasma kepada masyarakat,” bebernya.
Rimbun menyampaikan peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya terutama untuk menerima investor sudah dilakukan dengan baik. Namun, hal itu harus disertai dengan pihak perusahaan yang juga harus memenuhi kewajibannya guna menghindari masalah sekecil apapun, terutama dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu.
“Baik itu pemerintah, dunia investasi, masyarakat dan tentunya lembaga DPRD harus menjalankan fungsi masing-masing dengan baik agar saling mengawasi, mengontrol dan mengingatkan terkait apa yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab,” tutupnya.(JK)
