JEJAKKALTENG.COM, Kuala Kurun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana desa, maka sangat perlu dilakukan rapat koordinasi (Rakor) antar instansi dan lembaga dalam memberikan masukan serta arahan bagi pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di wilayah ini.
“Guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap dana desa yang diberikan ke desa, maka kami dari DPRD sangat setuju dilakukan rapat koordinasi dengan pihak kabupaten memberikan masukan dan arahan,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas Polie L Mihing, Jumat (8/12/2023).
Karena kata dia menjelaskan, terbatasnya kapasitas dari kepala desa serta perangkat desa dalam melakukan teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga terjadinya tidak transpatransi dari aparat itu sendiri.
“Untuk itu libatkan pihak terkait seperti kejaksaan, kepolisian, TNI dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengawasan, maka masyarakat juga tidak minim akses untuk mendapatkan informasi dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.
Disis lain, katanya optimalkan lembaga-lembaga di desa dalam penyerapan aspirasi dan mengajak masyarakat aktif dan terlibat dalam membangun desa, misalnya dalam pemetaan kebutuhan desa, perencanaan dalam pengelolaan bahkan sampai pada pertanggungjawaban keuangan.
“Desa itu seharusnya menerapkan yang namanya transparansi, optimalisasi lembaga di desa secara khusus BPD. Lalu tata kelola kuangan diperbaiki sehingga tau bagaimana cara ingidentifikasi serta mengevaluasi. Maka dari itu kami sangat setuju kalau ada kegiatan Rakor tentang desa,” imbuhnya.(CP-JK)
