JEJAKKALTENG.COM, Kuala Pembuang – Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Seruyan, Atinita, turut memberi tanggapan terkait perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang kembali didapat Pemkab Seruyan.
Fraksi Golkar menilai, kembali diraihnya opini WTP tersebut menunjukkan baiknya sistem pengelolaan keuangan daerah dan terjalinnya kolaborasi yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif selama ini.
“Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerima opini WTP merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ungkap Atinita, Senin (1/7/2024).
Saat memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Atinita, menilai, kolaborasi yang baik tersebut harus berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan di daerah.
“Sebagai Lembaga yang memiliki fungsi Pengawasan, DPRD fraksi golkar memandang bahwa penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara proposional,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan agar keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kekurangannya dapat diperbaiki guna menyempurnakan hasil yang direncanakan.(JK)
