JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran gaji perangkat desa yang hingga kini masih tertunda.
Kadir menilai keterlambatan pembayaran TPP dan gaji perangkat desa berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. la menekankan bahwa kesejahteraan pegawai dan perangkat desa harus menjadi prioritas agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.
“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan TPP yang masih belum cair, termasuk gaji kepala desa dan perangkat desa,” ujarnya, Senin (21/10/2024).
Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan kinerja terhadap pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Apabila kesejahteraan mereka diabaikan, hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan publik.
“Kesejahteraan pegawai dan perangkat desa mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja mereka. Jika hak-hak tersebut tidak segera dipenuhi, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons desakan ini dengan cepat dan tepat. Pembayaran TPP serta gaji perangkat desa harus menjadi prioritaskan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.(JK)
