JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menyoroti kondisi keuangan daerah yang kian tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, pengurangan hampir Rp383 miliar berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, hampir Rp383 miliar kalau tidak salah. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami di DPRD akan melihat kembali bagaimana kebijakan pemerintah pusat ke depan dalam menyikapi hal ini,” kata Juliansyah, Minggu (5/10/2025).
Ia menjelaskan, DPRD bersama partai politik di tingkat kabupaten maupun provinsi akan segera menggelar pertemuan internal. Hasil pembahasan itu nantinya menjadi dasar rekomendasi resmi yang akan disampaikan langsung ke kementerian terkait di Jakarta.
“Harapan kami nanti, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bisa menyusun masukan resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat, sangat sulit bagi daerah menggali PAD dalam jumlah besar. Mustahil kita bisa mencapai target tanpa dukungan pusat,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, Juliansyah menegaskan DPRD tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam penyusunan APBD 2026. Fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kementerian teknis agar program daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta memperoleh dukungan anggaran memadai.
Dalam kesempatan itu, Juliansyah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kotim, termasuk peningkatan status Kodim menjadi Korem yang dinilai memperkuat posisi strategis daerah di wilayah tengah Kalimantan. Ia juga menyinggung aspirasi pemekaran wilayah Kotawaringin yang saat ini tengah dikaji pemerintah pusat.
“Sekarang Presiden fokus agar visi dan misinya berjalan maksimal, terutama program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kami di daerah tentu mendukung penuh, karena program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.(JK)
