JEJAKKALTENG.COM, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Asisten III Setda Mura, Andri Raya, mewakili Bupati Heriyus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti dari ruang kerja Sekda Kabupaten Mura.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Daerah diminta terus memantau harga bahan pokok, memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, sehingga pemerintah daerah diimbau meningkatkan operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, dan menyerap produksi lokal. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.
Selain isu inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Program prioritas nasional ini menyasar percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menurunkan backlog perumahan. Daerah diminta mempercepat proses perizinan, menyiapkan lahan strategis, dan memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.
Usai mengikuti rakor, Asisten III Setda Mura, Andri Raya, menyampaikan bahwa Pemkab Murung Raya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, baik terkait pengendalian inflasi maupun dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
“Pemkab Murung Raya terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya TPID, untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Langkah operasi pasar, pemantauan stok, dan peningkatan serapan produk lokal akan terus kami lakukan,” ujarnya.
Terkait Program Tiga Juta Rumah, Andri Raya memastikan Pemkab Mura siap mendukung penuh pelaksanaannya.
“Kami akan menyiapkan lahan yang tepat, mempermudah proses perizinan, dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Program ini sangat strategis karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah,” katanya.
Andri juga menegaskan bahwa Pemkab Mura akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PUPR, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data daerah sinkron dan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.(JK)
