JEJAKKALTENG.COM, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pusat perbelanjaan di Puruk Cahu, Rabu (5/11/2025). Langkah ini diambil menyusul laporan meningkatnya harga eceran tertinggi (HET) beras premium di wilayah tersebut, yang bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Tengah.
Tim dari Bapanas yang dipimpin Razif dan Yuda dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan meninjau pergerakan stok, rantai distribusi, dan tingkat harga beras premium di pasar. Pemkab Mura melalui Dinas Ketahanan Pangan, Disperindagkop UKM, Bagian Ekonomi dan SDA Setda, serta sejumlah stakeholder turut mendampingi dalam pemantauan ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mura, Lentine Miraya, mengungkapkan bahwa salah satu faktor kuat yang memengaruhi kenaikan harga adalah mahalnya biaya transportasi dari daerah pemasok menuju Murung Raya. Menurutnya, kondisi geografis Mura yang berada jauh dari sentra produksi turut memperberat biaya logistik.
“Biaya angkut dari pemasok sangat tinggi. Ini yang membuat harga beras premium naik. Kami berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan adanya skema subsidi transportasi karena daerah tidak memiliki dasar regulasi untuk mengalokasikan anggaran sendiri,” jelas Lentine.
Sementara itu, Plt Kepala Disperindagkop UKM, Roy Chahyadi, menegaskan bahwa pihaknya sudah menggelar operasi pasar murah sebagai langkah cepat untuk menjaga keterjangkauan harga. Program ini ditujukan agar masyarakat tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga di tingkat pengecer.
Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa harga beras premium memang mengalami kenaikan di sejumlah ritel dan toko sembako. Namun, beberapa gerai melaporkan harga mulai bergerak turun dibandingkan pekan lalu. Selain faktor harga dari pemasok, jarak distribusi menuju kawasan pedalaman juga menjadi penyebab mahalnya biaya logistik.
Perwakilan Bapanas, Razif, menyampaikan bahwa temuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian. “Kami ingin memastikan tidak ada kenaikan yang tidak wajar baik di tingkat distributor maupun pengecer,” katanya.
Pemkab Mura berharap pemantauan bersama ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk menaruh perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang menghadapi tantangan geografis.
”Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kita optimistis stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga secara merata di seluruh wilayah Murung Raya,” tandasnya.(JK)
