Beranda DPRD Kotawaringin Timur Pemda dan APH Diminta Turun Tangan Tertibkan Dugaan Pungli BBM Subsidi

Pemda dan APH Diminta Turun Tangan Tertibkan Dugaan Pungli BBM Subsidi

0
BERBAGI
Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, saat ditemui di ruang kerjanya.

JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Antrean panjang solar bersubsidi di SPBU Kota Sampit terus menjadi momok bagi para sopir truk dan pikap. Bukan hanya karena lamanya waktu tunggu, tapi juga karena maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk bisa mengisi bahan bakar.

Keluhan itu disampaikan Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), SP Lumban Gaol. Ia menyebut, di hampir setiap SPBU terdapat oknum yang mengatur antrean dan meminta bayaran kepada sopir agar bisa mendapat solar tanpa harus menunggu lama.

“Supir yang ingin cepat mengisi solar harus bayar antara Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Ini sudah jadi keluhan umum, bahkan sering kami dengar saat reses di Kecamatan Ketapang,” ungkap Politisi Demokrat tersebut, Kamis (16/10/2025).

Ia menilai, kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

“Para preman yang beroperasi di SPBU ini seperti kebal hukum. Mereka bisa bebas beraksi karena diduga ada pihak yang melindungi,” ujarnya.

Gaol meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menertibkan praktik tersebut.

“Kasihan masyarakat kecil, terutama para sopir yang bekerja untuk menghidupi keluarga. Pemerintah harus hadir dan memberikan rasa keadilan,” tegasnya.(JK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here