JEJAKKALTENG.COM, Puruk Cahu – DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang III tahun 2025 yang berlangsung di gedung DPRD, Jumat (7/11/2025). Rapat ini menjadi salah satu momentum penting menjelang penetapan arah pembangunan daerah tahun 2026.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mura, Rumiadi, dan dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah, Plt Sekda Mura Sarwo Mintarjo, Asisten II Setda K. Zen Wahyu, para anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta para undangan.
Dalam kesempatan itu, Rumiadi menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini memuat empat agenda strategis yang menentukan arah kebijakan tahun depan. Agenda tersebut meliputi penyerahan Ranperda RAPBD 2026, Ranperda inisiatif DPRD terkait bantuan keuangan bagi pemangku agama, Ranperda usulan pemerintah tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha, serta pemaparan hasil reses masa sidang III oleh para anggota DPRD.
“RAPBD bukan hanya sekadar dokumen keuangan. Ini adalah cerminan harapan masyarakat, komitmen kita bersama, dan peta jalan untuk mewujudkan pembangunan Murung Raya. Setiap rupiah yang direncanakan harus bermuara pada kesejahteraan,” tegas Rumiadi.
Sementara itu, Bupati Heriyus dalam penjelasannya memaparkan dua Raperda yang diajukan pihak eksekutif, yakni APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang pemberian insentif serta kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Murung Raya.
Menurutnya, kedua Raperda tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta memperluas ruang investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya yakin proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif akan berjalan konstruktif untuk mempertajam program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Heriyus.
Ia berharap roda pemerintahan tahun 2026 dapat bergerak lebih efektif dan efisien, sehingga Murung Raya benar-benar dapat melesat menuju cita-cita Murung Raya Hebat dan Murung Raya Emas 2030.
Dengan diserahkannya sejumlah Ranperda strategis ini, DPRD Mura dan Pemerintah Daerah menegaskan komitmen bersama dalam menyusun regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan percepatan pembangunan daerah.(JK)
