JEJAKKALTENG.COM, Kuala Pembuang – Rapat Kerja (Raker) DPRD Kabupaten Seruyan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Seruyan, perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seruyan tahun anggaran 2022, Senin (8/5/2023), menuai kontrasepsi.
Jajaran DPRD, salah satunya, Anggota DPRD Seruyan, Hadinur, mempertanyakan, keabsahan tandatangan Bupati Seruyan, yang tertmuat dalam LKPJ tersebut, yang menimbulkan keraguan di jajaran wakil rakyat yang hadir dalam rapat.
“Yang tercantum di LKPJ tersebut, ditandatangani oleh Bupati Seruyan pada 31 Maret 2023. Tetapi dari informasi yang kita dapat, di tanggal tersebut, bupati sedang sakit, sesuai dengan dengan keterangan dari RSPAD Jakarta tempat Bupati Seruyan, Yulhaidir dirawat. Jadi secara administrasi ini janggal,” tegas Hadinur, Senin (8/5/2023).
terkait masalah itu, Hadinur, meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Djainu’ddin Noor, untuk memberi penjelasan, dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
“Apa yang menjadi penyebab sehingga LKPJ ini diserahkannya terlambat, selain itu saya juga ingin mempertanyakan siapa yang membawa LKPJ tersebut kepada bupati sehingga bupati mengukuhkan tanda tangan per Tanggal 31 maret itu,” ungkapnya.
Ia menekankan, secara administrasi, penyerahan LKPJ tersebut tidak mingkin terjadi keterlambatan, hingga diserahkan pada 11 April 2023, jika memang benar, LKPJ itu ditandatangani per 31 Maret 2023.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Seruyan, Djainu’ddin Noor, keterlambatan penyerahan LKPJ tersebut, sudah disampaikan pihaknya pada rapat dengar pendapat beberapa waktu, akibatmasalah kedinasan atau individual kepemimpinan yang menurutnya tidak perlu dijelaskan kembali.
Sementara terkait tandatangan LKPJ tersebut, ia memastikan bahwa itu asli tandatangan Bupati Seruyan. “Saya sendiri yang langsung mengantar LKPJ tersebut untuk menemui Pak Bupati, saya punya videonya, namun tidak mungkin saya publis ke umum,” pungkasnya.(JK)
