JEJAKKALTENG.COM, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Wahito Fajriannoor, menilai percepatan pembangunan sirkuit menjadi salah satu solusi efektif untuk menekan maraknya aksi balapan liar di wilayah Sampit dan sekitarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai, keberadaan fasilitas yang memadai dapat menjadi wadah bagi para pecinta otomotif menyalurkan hobinya secara positif dan aman.
“Kalau tanggapan saya pribadi terkait balapan liar, ya setidaknya bisa diminimalisir dengan catatan progres sirkuitnya dipercepat. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah belum adanya tempat atau wadah yang memadai untuk mereka berlatih atau menyalurkan hobi,” ujar Wahito, Minggu (19/10/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah sebenarnya sudah menyediakan lokasi latihan sementara di kawasan Dishub Kotim, namun aktivitas balapan liar masih sering terjadi di jalan umum karena ulah sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Memang ada oknum-oknum yang sering melakukan itu. Jadi selain mempercepat penyelesaian sirkuit, pengawasan dari aparat kepolisian juga perlu diperketat untuk menekan kegiatan balapan liar ini,” tegasnya.
Wahito menambahkan, pembangunan sirkuit sebenarnya sudah berjalan, namun masih terkendala pada tahap pengaspalan.
“Lahannya sudah ada, trek juga sudah terbentuk. Tinggal penyelesaian aspal saja yang belum rampung. Karena itu kami berharap progresnya bisa segera dipercepat,” katanya.
Terkait isu efisiensi anggaran pemerintah daerah yang sempat mencuat, Wahito menyampaikan bahwa pembahasan secara resmi di Komisi I DPRD Kotim baru akan dimulai pekan depan.
“Efisiensi dari dana pusat memang ada, kalau tidak salah sekitar Rp383 miliar. Tapi pembahasan di komisi kami belum dimulai karena masih menunggu pertemuan dengan mitra kerja,” ungkapnya.
Meski begitu, Wahito menegaskan Komisi I telah memiliki gambaran umum mengenai arah kebijakan efisiensi tersebut. Namun pihaknya tetap berhati-hati agar tidak memotong anggaran di sektor yang bersifat urgensi tinggi.
“Skemanya sudah ada, tapi belum bisa kami sampaikan karena belum dibahas bersama mitra. Kami juga harus memastikan jangan sampai efisiensi ini justru berdampak pada OPD yang kegiatannya sangat mendesak,” tutupnya.(JK)
